Selain itu pendekatan ex-ante sebagaimana digariskan oleh PMK-213 menjadi fundamental. Peraturan Menteri Keuangan - 213/PMK.03/2016
30 Des 2016 NOMOR 213 /PMK.03/ 2016. TENTANG perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Contoh: Tahun Pajak 2016 I 2 I 0 I 1 I 6 I. PMK-213/PMK.03/2016 Definisi. Hubungan Istimewa. Transaksi Afiliasi hubungan istimewa *Kewajiban tahun 2016 melihat peredaran bruto thn 2015 30 Des 2016 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016. Jenis Dokumen dan. atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak 12 Jan 2017 213/PMK.03/2016 (“PMK-213”) dalam tahun pajak 2016 akan didasarkan untuk tahun pajak berikutnya, sebagai contoh tahun pajak 2017. Rincian dan/atau penjelasan dari informasi dalam dokumen induk sebagaimana BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2120 23 Jan 2017 Dengan PMK 213, peluang untuk mencegah praktik manipulasi transfer tentang struktur kepemilikan, penjelasan singkat mengenai fungsi, Menteri Keuangan Nomor PMK 213/2016 yang berlaku untuk tahun pajak 2017. 23 Nov 2017 PMK 213 mewajibkan perusahaan yang memiliki transaksi Afiliasi untuk Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.03/2016 tanggal 30 atau pencatatan dan dokumen lain selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia.
30 Des 2016 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016. Jenis Dokumen dan. atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak 12 Jan 2017 213/PMK.03/2016 (“PMK-213”) dalam tahun pajak 2016 akan didasarkan untuk tahun pajak berikutnya, sebagai contoh tahun pajak 2017. Rincian dan/atau penjelasan dari informasi dalam dokumen induk sebagaimana BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2120 23 Jan 2017 Dengan PMK 213, peluang untuk mencegah praktik manipulasi transfer tentang struktur kepemilikan, penjelasan singkat mengenai fungsi, Menteri Keuangan Nomor PMK 213/2016 yang berlaku untuk tahun pajak 2017. 23 Nov 2017 PMK 213 mewajibkan perusahaan yang memiliki transaksi Afiliasi untuk Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.03/2016 tanggal 30 atau pencatatan dan dokumen lain selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Selain itu pendekatan ex-ante sebagaimana digariskan oleh PMK-213 menjadi fundamental. Peraturan Menteri Keuangan - 213/PMK.03/2016
PMK-213/PMK.03/2016 Definisi. Hubungan Istimewa. Transaksi Afiliasi hubungan istimewa *Kewajiban tahun 2016 melihat peredaran bruto thn 2015 30 Des 2016 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016. Jenis Dokumen dan. atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak 12 Jan 2017 213/PMK.03/2016 (“PMK-213”) dalam tahun pajak 2016 akan didasarkan untuk tahun pajak berikutnya, sebagai contoh tahun pajak 2017. Rincian dan/atau penjelasan dari informasi dalam dokumen induk sebagaimana BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2120 23 Jan 2017 Dengan PMK 213, peluang untuk mencegah praktik manipulasi transfer tentang struktur kepemilikan, penjelasan singkat mengenai fungsi, Menteri Keuangan Nomor PMK 213/2016 yang berlaku untuk tahun pajak 2017.
7 Feb 2017 Sejarah CbC dan Transfer Pricing Documentation. CbC Reporting dapat CbC dalam PMK 213/PMK.03/2016. Berdasarkan PMK 213 PMK-213/PMK.03/2016 JENIS DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN Definisi Hubungan Istimewa Transaksi Afiliasi hubungan istimewa Tahun Pajak sebelumnya Tahun berjalan Tahun berjalan Tidak wajib TP Doc No MF LF HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan. Evaluasi Hukum 348. 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/ 2018 349 353. 20. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 Lampiran II, No. 208 dan No. 213 yang menyatakan bahwa jika pasal terdiri dari. PMK-213/PMK.03/2016 JENIS DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN 2 Definisi Hubungan Istimewa hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 7 1 WP Wajib Masterfile dan Local File Tahun berjalan Wajib Pajak Berdasarkan penjelasan diatas maka untuk melawan Definisi Base Erosion And Profit. Shifting (Beps) PMK 213/PMK.03/2016 Tahun 2016 tersebut tentu tahun berturut-turut, seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan terdahulu, Tata Cara Penyusunan Transfer Pricing Berdasarkan PMK 213/PMK.03/2016. 22 Nov 2019 ayat (4) Undang-Undang Nomor.36 Tahun 2008 tentangPajak Penghasilan. jasa intra grup (contoh pembayaranaccounting feekepada pihak afiliasi), ( localfile dan master file)sebagaimana diatur dalam PMK 213/2016.
23 Jan 2017 Dengan PMK 213, peluang untuk mencegah praktik manipulasi transfer tentang struktur kepemilikan, penjelasan singkat mengenai fungsi, Menteri Keuangan Nomor PMK 213/2016 yang berlaku untuk tahun pajak 2017.
